Q&A seputar Hospital by Law

1. Apakah ada badan khusus dalam RS untuk membuat hospital bylaw? Bagaimana hospital bylaw mengatur administrasi, hubungan-hubungan internal dan sebagainya? Dalam hal ini, bagaimana menjalankannya dalam suatu rumah sakit bila terjadi pelanggaran? Atau bagaimana pengaturan sanksi / hukum dan kebijakan RS? Siapakah yang memiliki kewenangan? (Aristy Riyanti – 8180)

Hospital bylaw disusun oleh direktur rumah sakit dengan bantuan dari komite medis dan ditetapkan oleh pemilik RS (governing body). Draft hospital bylaws disusun dengan mengacu badan hukum pemilik rumah sakit, perundangan-undangan tentang kesehatan dan perumahsakitan serta hasil dari legal audit.

Mengenai pengaturan administrasi, hubungan-hubungan internal dan sebagainya itu berbeda di setiap rumah sakit tergantung pada kebutuhan masing-masing rumah sakit. Pengaturan sanksi/hukum/kebijakan RS serta pemegang kewenangan juga diatur pada saat pembentukan hospital bylaw. Pengawasan internal staf medis dilakukan oleh komite medis sedangkan pengawasan rumah sakit secara keseluruhan dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit yang merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada pemilik RS. DPRS ini dapat dibentuk oleh rumah sakit sesuai dengan UU no 44/2009. Keanggotaan Dewan Pengawas Rumah Sakit terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat, berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Dewan Pengawas Rumah Sakit ini bertugas untuk:

a.       menentukan arah kebijakan Rumah Sakit;

b.      menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;

c.       menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;

d.      mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;

e.       mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;

f.       mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit; dan

g.      mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan peraturan perundangundangan;

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Menteri

2. Apakah hospital bylaw ini mengalami pembaharuan? Kapan hospital bylaw ini diperbaharui? (Cecilia A – 8168)

Ya, hospital bylaw mengalami pembaharuan/perubahan. Mengenai review dan perubahan, kapan, siapa yang mempunyai kewenangan, dan bagaimana mekanisme perubahan telah diatur sebelumnya saat hospital bylaw pertama kali disusun. Dalam hal ini, komite medis juga memiliki tugas untuk menyusun, mengevaluasi dan jika perlu mengusulkan perubahan.

3. Bagaimana dengan klinik-klinik pribadi, bersama dan rumah pengobatan serta rumah bersalin? Apakah juga memiliki peraturan layaknya hospital bylaw? (Erni S – 8183)

Ya, balai pengobatan atau biasa disebut klinik pribadi dan rumah bersalin juga memiliki peraturan seperti hospital bylaw karena di dalam layanan kesehatan tersebut juga terdapat manajemen untuk mengatur jalannya pelayanan kesehatan.

4. Bagaimana cara menentukan tolak ukur kelalaian hukum pada RS? (Hamida S S – 8214)

Tolak ukur kelalaian hukum pada RS dilihat dari pelaksanaan hospital bylaw yang dimiliki suatu RS karena hospital bylaw merupakan produk hukum tertinggi dalam RS tersebut. Hospital bylaws ini disusun dengan mengacu badan hukum pemilik rumah sakit, perundangan-undangan tentang kesehatan dan perumahsakitan serta hasil dari legal audit.

5. Untuk beberapa kasus, apabila ada korban kecelakaan yang dibantu oleh warga, tetapi RS tidak mau merawat karena tidak ada jaminan pembayaran, bagaimana pendapat anda tentang hal tersebut dipandang dari segi hospital bylaw dan dari segi hukum? (Candida Ayu – 8166 dan Sally Rosita – 8146)

Kasus tersebut tidak berhubungan dengan hospital bylaw karena hospital bylaw hanya mengatur masalah pengorganisasian, peran, tugas dan kewenangan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu rumah sakit dan tidak mengatur masalah manajemen keuangan. Namun ditinjau dari segi hukum, RS tersebut telah melanggar UU No 44 tahun 2009 pasal 29 tentang kewajiban rumah sakit. Pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, teguran tertulis, denda, bahkan pencabutan izin RS.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s